Rapat Koordinasi Serap Gabah Provinsi Kalimantan Selatan Bahas Implementasi HPP Baru

BANJARBARU– Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Serap Gabah di ruang rapat dinas setempat. Agenda ini bertujuan untuk membahas strategi penyerapan gabah petani seiring dengan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang baru oleh Badan Pangan Nasional Republik Indonesia. Senin, 24 Februari 2025

Penetapan HPP Terbaru

Kepala Badan Pangan Nasional RI telah mengeluarkan Keputusan Nomor 2 Tahun 2025 yang menetapkan perubahan HPP dan rafaksi harga gabah serta beras. Harga yang ditetapkan antara lain:

Gabah Kering Panen (GKP):

Di tingkat petani: Rp 6.500 per kilogram

Di penggilingan: Rp 6.700 per kilogram

Gabah Kering Giling (GKG):

Di penggilingan: Rp 8.000 per kilogram

Di gudang Bulog: Rp 8.200 per kilogram

Beras:

Di gudang Bulog: Rp 12.000 per kilogram

Penetapan HPP ini mulai berlaku efektif sejak 15 Januari 2025.

Perkiraan Produksi Padi di Kalimantan Selatan

Dalam rapat tersebut, dipaparkan perkiraan produksi padi di Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2025 sebagai berikut:

Luas panen: 89.636 hektar

Produksi padi: 455.230 ton

Produksi beras: 232.410 ton

Arahan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan menekankan pentingnya penyerapan gabah meskipun kondisi cuaca kurang mendukung. Arahan yang disampaikan antara lain:

Penyerapan gabah harus terus berjalan meskipun dalam kondisi hujan yang menyulitkan proses pengeringan.

Satgas pangan diharapkan turun langsung ke lapangan untuk mengawasi proses penyerapan gabah di tingkat petani.

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) diminta mengawal dan mengawasi proses penyerapan gabah oleh Bulog agar berjalan optimal.

Akan diterbitkan surat edaran mengenai pembelian gabah beserta persyaratannya, yang akan disosialisasikan hingga tingkat kecamatan dengan pengawalan dari aparat terkait.

Paparan oleh Bulog Wilayah Kalimantan Selatan

Perwakilan Bulog Wilayah Kalimantan Selatan melaporkan bahwa stok beras di gudang Bulog saat ini mencapai 12.000 ton, dengan target penyerapan sebesar 6.500 ton. Realisasi penyerapan untuk periode Februari hingga April 2025 telah mencapai 8.350 ton. Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain:

Diperlukan data jadwal panen dari setiap kabupaten dan kecamatan untuk memudahkan pemetaan penyerapan gabah.

Koordinasi jadwal panen penting untuk menghindari penumpukan GKP pasca pembelian akibat keterbatasan fasilitas pengeringan.

Diharapkan adanya surat edaran yang menegaskan bahwa gabah yang dibeli Bulog harus bebas dari jerami, sampah, dan kotoran lainnya.

Sosialisasi bersama lintas instansi dan monitoring ke lokasi panen perlu ditingkatkan.

Curah hujan tinggi menjadi tantangan dalam penyerapan gabah.

Petani didorong untuk menerima pembayaran GKP secara non-tunai melalui rekening bank.

Diperlukan konfirmasi dan koordinasi dengan Dinas Pertanian kabupaten/kota terkait kualitas gabah yang dijual ke Bulog.

Penyampaian oleh Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang

Kepala BBPP Binuang menekankan pentingnya penentuan wilayah prioritas penyerapan gabah agar sesuai dengan target Bulog dan tidak melebihi kapasitas yang telah ditetapkan setiap bulannya. Selain itu, kerjasama antara Dinas Pertanian kabupaten/kota, penyuluh pertanian, aparat keamanan, dan Bulog sangat diperlukan untuk memastikan penyerapan gabah berjalan lancar.

Kesimpulan Rapat

Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Imam, menyimpulkan bahwa sosialisasi terkait persyaratan GKP sesuai peraturan Badan Pangan Nasional harus segera dilakukan hingga tingkat petani. Selain itu, pengisian data jadwal panen oleh Dinas Pertanian kabupaten/kota melalui platform yang telah disediakan sangat penting untuk memudahkan Bulog dalam mengatur waktu dan lokasi penyerapan gabah.

Dengan koordinasi dan kerjasama yang baik antara semua pihak terkait, diharapkan penyerapan gabah di Provinsi Kalimantan Selatan dapat berjalan efektif, sehingga kesejahteraan petani meningkat dan ketahanan pangan daerah terjaga. (humasbng)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDIndonesian
Scroll to Top